Hal itu diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, Selasa (26/1), saat meresmikan pabrik pakan ternak PT Borneo Mitra Agrotama Animal Feedmill di Pontianak, Kalimantan Barat.
Dia menjelaskan, setiap tahun untuk bahan baku pakan Indonesia mengimpor 2 juta ton bungkil kedelai, 340.000 tepung dafing dan tulang, serta tepung ikan.
”Ketergantungan impor bahan baku pakan menguras devisa negara yang besar. Karena itu, harus dicarikan substitusi bahan baku pakan yang bisa diproduksi di dalam negeri,” kata dia.
Bahan baku alternatif yang bisa dimanfaatkan antara lain bungkil kelapa sawit, tepung ikan lokal, dan aneka kacang-kacangan. Pemanfaatan bahan baku pakan lokal akan meningkatkan daya saing produk unggas dalam negeri karena biaya produksi menjadi relatif lebih rendah.
”Bahan baku pakan alternatif bungkil sawit bisa dibuat seiring perkembangan industri sawit,” ujar Mentan.
Adapun bahan baku jagung sudah bisa dipenuhi dari produksi jagung dalam negeri. Hanya saja, kualitas dan kontinuitas pasokannya harus ditingkatkan.
Menurut Direktur Utama PT Borneo Mitra Agrotama Animal Feedmill Lim Jauhui, ia sering kesulitan mendapatkan jagung sehingga harus mendatangkan dari Pulau Jawa.
Dari Kalimantan Barat, produk unggas bisa diekspor ke Malaysia dan Brunei, yang letaknya berbatasan dengan provinsi itu.
Suryawan, peternak ayam potong, berharap bisa menjalin kemitraan dengan industri pakan yang ada di wilayahnya.
Menurut Mentan, Kalbar adalah wilayah Indonesia yang pertama yang bisa membebaskan diri dari flu burung. ”Ini merupakan keunggulan bagi Kalimantan Barat karena memiliki potensi untuk mengekspor produk unggas,” ujar Suswono.
Persoalan yang kini harus dipecahkan, lanjut Mentan, adalah meningkatkan produksi produk unggas lokal sehingga pada masa datang bisa memanfaatkan peluang untuk ekspor.
”Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengadopsi prinsip zonasi, ekspor unggas dari Kalbar bisa dilakukan,” tutur Mentan.
Sementara itu, Ketua Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) Ade M Zulkarnain dalam siaran persnya mengungkapkan, Mentan melakukan diskriminasi kebijakan peternakan karena hanya memprioritaskan peternakan sapi.
Selain itu, program swasembada daging sapi (PSDS) tidak mengangkat kesejahteraan peternak di pedesaan secara signifikan. Kebijakan PSDS, yang pada masa Mentan sebelumnya dianggap gagal, hanya menguntungkan importir sapi dan peternak skala besar.
Mentan tidak memahami potensi peternakan di pedesaan sehingga terjadi marginalisasi komoditas ternak dan peternak.
”Akibatnya, terjadi proses pemiskinan peternak unggas di pedesaan akibat kebijakan yang diskriminatif,” ungkap Ade.
Sumber : Kompas (2010)