Pemerintah Malaysia secara resmi meminta agar Indonesia dapat mengekspor daging ayam dan telur ke negeri jiran tersebut.
Dirjen Peternakan Tjeppy D. Soedjana menuturkan pemerintah Malaysia telah mengirimkan surat resmi permintaan agar perusahaan unggas dari Indonesia dapat mengekspor ke Malaysia. "Isi suratnya mengenai permintaan informasi tentang syarat teknis standar kesehatan produk unggas dan audit perusahaan asal Indonesia," ujarnya di Jakarta hari ini.
Menurut dia, saat ini pemerintah sedang melakukan audit pada sejumlah perusahaan terkait dengan teknis kebersihan dan zonasi kesehatan unggas. Dia mengharapkan setelah selesai proses audit, pada tahun ini para pengusaha unggas di dalam negeri sudah dapat mengekspor produk ayam dan telur ke Malaysia.
Tjeppy menyatakan sebagaian besar perusahaan yang diaudit berada di sentra produksi unggas di Kalimantan Barat. Itu berdasarkan persyaratan ekspor sesuai UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Beberapa perusahaan sedang terus menjalani proses audit tingkat kebersihan dan zonasi kesehatan unggas," ujarnya.
Dirjen menyatakan permintaan ini dilakukan setelah sejak 2003 ekspor produk unggas ke Malaysia dihentikan karena wabah flu burung. Sebenarnya, kata Tjeppy, sebelum 2003 peternak unggas asal Kalimantan Barat menjadi eksportir daging ayam kualitas prima dan telur ayam ras ke negeri Jiran tersebut. Namun saat terjadinya wabah flu burung pada 2003, maka ekspor unggas dihentikan.
Pada kesempatan itu, Tjeppy menyatakan saat ini Indonesia telah menerapkan skema zonasi untuk unggas. Dengan demikian, pada satu provinsi yang ditetapkan sebagai zonasi bebas penyakit, masih dibagi lagi jenis pembagian status kesehatan yang berdasarkan kompartemen atau areal suatu sentra produksi unggas.
Dirjen mengatakan pemerintah saat ini baru menyatakan tiga provinsi yang berstatus bebas penyakit flu burung yakni Maluku Utara, Gorontalo, dan Kalbar. Dia mengatakan untuk langkah awal, Kalimantan Barat dapat dijadikan ujung tombak ekspor ke Malaysia.
Dirjen menjelaskan saat ini, produksi ayam dalam negeri berupa DOC (Day Old Chicken) atau anak ayam mencapai 17 juta ekor per minggu. Sementara itu, tambahnya, kapasitas produksi mencapai 40 juta ekor DOC per minggu.
Menurut dia, saat ini pemerintah sedang melakukan audit pada sejumlah perusahaan terkait dengan teknis kebersihan dan zonasi kesehatan unggas. Dia mengharapkan setelah selesai proses audit, pada tahun ini para pengusaha unggas di dalam negeri sudah dapat mengekspor produk ayam dan telur ke Malaysia.
Tjeppy menyatakan sebagaian besar perusahaan yang diaudit berada di sentra produksi unggas di Kalimantan Barat. Itu berdasarkan persyaratan ekspor sesuai UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Beberapa perusahaan sedang terus menjalani proses audit tingkat kebersihan dan zonasi kesehatan unggas," ujarnya.
Dirjen menyatakan permintaan ini dilakukan setelah sejak 2003 ekspor produk unggas ke Malaysia dihentikan karena wabah flu burung. Sebenarnya, kata Tjeppy, sebelum 2003 peternak unggas asal Kalimantan Barat menjadi eksportir daging ayam kualitas prima dan telur ayam ras ke negeri Jiran tersebut. Namun saat terjadinya wabah flu burung pada 2003, maka ekspor unggas dihentikan.
Pada kesempatan itu, Tjeppy menyatakan saat ini Indonesia telah menerapkan skema zonasi untuk unggas. Dengan demikian, pada satu provinsi yang ditetapkan sebagai zonasi bebas penyakit, masih dibagi lagi jenis pembagian status kesehatan yang berdasarkan kompartemen atau areal suatu sentra produksi unggas.
Dirjen mengatakan pemerintah saat ini baru menyatakan tiga provinsi yang berstatus bebas penyakit flu burung yakni Maluku Utara, Gorontalo, dan Kalbar. Dia mengatakan untuk langkah awal, Kalimantan Barat dapat dijadikan ujung tombak ekspor ke Malaysia.
Dirjen menjelaskan saat ini, produksi ayam dalam negeri berupa DOC (Day Old Chicken) atau anak ayam mencapai 17 juta ekor per minggu. Sementara itu, tambahnya, kapasitas produksi mencapai 40 juta ekor DOC per minggu.
Sumber : Bisnis Indonesia (2010)