Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) menilai masih banyak infrastruktur yang perlu dibenahi terkait akan diberlakukannya Perda No. 4/2007 pada 24 April oleh Pemprov DKI Jakarta.
Ketua Umum GPMT Fx. Sudirman menyatakan paling tidak pemprov harus membangun 100 rumah potong ayam (RPA) tambahan dengan kapasitas 10.000 per hari. "Jika hanya mengandalkan 5 RPA itu tidak akan cukup karena setiap harinya lebih kurang masuk 1 juta ekor ayam hidup," ujarnya di Jakarta hari ini.
Menurut dia, untuk membangun 10.000 RPA skala sederhana, maka pemprov perlu mengalokasikan Rp300 miliar. Sudirman menyatakan harus ada jalan tengah yang diambil antara pemprov DKI dan para stakeholder. Selain itu, tambahnya, pemprov perlu mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran. Perlu ada pengalihan sub kerja atas perubahan perilaku atas diterapkannya perda ini.
"Saya menilai perlu ada penundaan paling tidak 9 bulan hingga 1 tahun lagi. Waktu itu mesti dipakai pemprov untuk membangun infrastruktur yang diperlukan," katanya.
Dia mengatakan jika perda tersebut diberlakukan, akan terjadi perubahan perilaku dari pelaku usaha dan konsumen. Dari pelaku usaha akan terjadi pemutusan rantai distribusi. Dari peternak yang biasanya menyetor ke pengepul besar, pengepul kecil, dan kemudian ke pedagang, akan dipangkas menjadi peternak, RPA, dan ke pedagang.
Sudirman menyampaikan karena dari RPA yang dijual adalah karkas maka perlu disediaan alat pendingin agar ayam beku tidak cepat busuk. Selain itu, dari sisi konsumen akan terjadi perubahan pembelian dari ayam hidup menjadi ayam beku. Konsumsi ayam beku, katanya, selama ini hanya 10% saja.
Dari sisi pakan unggas, Sudirman menyatakan tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. "Dalam jangka pendek kami tidak terkena dampak secara langsung. Selain itu kami juga tidak yakin kalau tanggal 24 April akan berlaku," katanya.
Menurut dia, hal tersebut karena pakan merupakan barang yang dapat disimpan. Meski demikian, tambahnya, jika penetapan perda itu memicu kekacauan, dalam jangka panjang akan terjadi penurunan omzet. Dia mengungkapkan sudah ada peternak yang membatasi pembelian DOC. Pesanan turun antara 30% hingga 50%. Meski demikian Sudirman optimis target penyerapan pakan tahun ini sebesar 9,2 juta ton dapat tercapai. Target ini lebih tinggi dibanding realisasi tahun lalu sebesar 8,6 juta ton.
Menurut dia, untuk membangun 10.000 RPA skala sederhana, maka pemprov perlu mengalokasikan Rp300 miliar. Sudirman menyatakan harus ada jalan tengah yang diambil antara pemprov DKI dan para stakeholder. Selain itu, tambahnya, pemprov perlu mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran. Perlu ada pengalihan sub kerja atas perubahan perilaku atas diterapkannya perda ini.
"Saya menilai perlu ada penundaan paling tidak 9 bulan hingga 1 tahun lagi. Waktu itu mesti dipakai pemprov untuk membangun infrastruktur yang diperlukan," katanya.
Dia mengatakan jika perda tersebut diberlakukan, akan terjadi perubahan perilaku dari pelaku usaha dan konsumen. Dari pelaku usaha akan terjadi pemutusan rantai distribusi. Dari peternak yang biasanya menyetor ke pengepul besar, pengepul kecil, dan kemudian ke pedagang, akan dipangkas menjadi peternak, RPA, dan ke pedagang.
Sudirman menyampaikan karena dari RPA yang dijual adalah karkas maka perlu disediaan alat pendingin agar ayam beku tidak cepat busuk. Selain itu, dari sisi konsumen akan terjadi perubahan pembelian dari ayam hidup menjadi ayam beku. Konsumsi ayam beku, katanya, selama ini hanya 10% saja.
Dari sisi pakan unggas, Sudirman menyatakan tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. "Dalam jangka pendek kami tidak terkena dampak secara langsung. Selain itu kami juga tidak yakin kalau tanggal 24 April akan berlaku," katanya.
Menurut dia, hal tersebut karena pakan merupakan barang yang dapat disimpan. Meski demikian, tambahnya, jika penetapan perda itu memicu kekacauan, dalam jangka panjang akan terjadi penurunan omzet. Dia mengungkapkan sudah ada peternak yang membatasi pembelian DOC. Pesanan turun antara 30% hingga 50%. Meski demikian Sudirman optimis target penyerapan pakan tahun ini sebesar 9,2 juta ton dapat tercapai. Target ini lebih tinggi dibanding realisasi tahun lalu sebesar 8,6 juta ton.
Sumber : Bisnis Indonesia (2010)